PRINGSEWU,sinarberitanews.com — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (L@PAKK) melontarkan kritik keras terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Pringsewu.
Melalui Ketua DPP L@PAKK, Nova Hendra, pihaknya secara tegas mendesak Bupati Pringsewu untuk melakukan evaluasi total terhadap Dinas PUPR, menyusul kembali rusaknya sejumlah proyek jalan yang baru selesai dikerjakan.
Menurut Nova, kerusakan jalan yang berulang menjadi bukti lemahnya pengawasan serta buruknya kualitas perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur di daerah tersebut.
Desakan itu disampaikan setelah DPP L@PAKK melakukan investigasi lapangan di sejumlah titik proyek jalan di Kabupaten Pringsewu.
“Hasil temuan kami di lapangan menunjukkan banyak pekerjaan jalan yang kualitasnya jauh dari harapan, padahal dibiayai dari anggaran negara,” ujar Nova Hendra, Minggu (18/1/2026).
Salah satu temuan terbaru, kata Nova, berada di ruas Jalan Simpang Lima Tugu Sari Nongko hingga Pekon Podomoro.
Ia menyebutkan, jalan tersebut baru sekitar satu bulan selesai dikerjakan, namun kondisinya kini sudah mengalami kerusakan.
“Jalan itu baru sebulan selesai, tapi sudah rusak. Ini jelas bukan hal wajar dan menunjukkan ada persoalan serius dalam pengawasannya,” tegasnya.
Nova menilai, kerusakan dini pada proyek jalan tidak bisa lagi dianggap sebagai kesalahan teknis semata.
Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya perencanaan, buruknya pelaksanaan pekerjaan, serta minimnya pengawasan dari dinas terkait.
“Jalan yang dibangun dengan uang negara seharusnya bertahan bertahun-tahun. Kalau baru sebulan sudah rusak, publik pantas mempertanyakan kualitas pekerjaan dan tanggung jawab para pihak,” katanya.
DPP L@PAKK juga mencatat, persoalan serupa bukan kali ini saja terjadi. Sejak tahun 2023 hingga 2025, sejumlah proyek jalan di Kabupaten Pringsewu dilaporkan mengalami kerusakan dalam waktu singkat setelah selesai dibangun.
Salah satu contoh yang disoroti adalah ruas Jalan Siliwangi menuju Pekon Waya Krui yang disebut sudah kembali hancur meski baru beberapa bulan rampung dikerjakan.
Tak hanya jalan utama, kerusakan juga ditemukan pada sejumlah jalan lingkungan dan jalan alternatif.
Bahkan, beberapa ruas jalan tersebut disebut belum genap dua bulan dibangun, namun sudah mengalami retakan hingga kerusakan struktur permukaan yang cukup parah.
“Ini bukan kasus terpisah, tapi pola yang terus berulang. Jika dibiarkan, ini menunjukkan adanya pembiaran yang sistematis dalam pengelolaan proyek,” kata Nova.
Ia menilai, salah satu akar persoalan berada pada struktur internal Dinas PUPR yang dinilai stagnan dan minim evaluasi kinerja.
Menurutnya, selama pejabat teknis yang bertanggung jawab tidak pernah dievaluasi secara serius dan hanya mengalami rotasi jabatan, maka persoalan serupa akan terus terjadi.
“Kalau hanya ganti posisi tanpa evaluasi kinerja, hasilnya tidak akan berubah. Pada akhirnya, masyarakat yang dirugikan dan negara berpotensi mengalami kerugian,” ujarnya.
DPP L@PAKK pun mendesak Bupati Pringsewu untuk berani mengambil langkah tegas, mulai dari audit menyeluruh terhadap proyek-proyek jalan hingga evaluasi pejabat teknis di lingkungan Dinas PUPR.
Menurut mereka, tanpa pembenahan struktural dan keberanian politik, pembangunan infrastruktur hanya akan menjadi rutinitas anggaran tanpa manfaat jangka panjang.
“Masyarakat membutuhkan jalan yang layak, aman, dan berkualitas. Jika kondisi ini terus dibiarkan, publik berhak mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan,” pungkas Nova Hendra. (Merliyansyah)