Jakarta,sinarberitanews.com-Pelayanan kehumasan di lingkungan Komisi Yudisial (KY) menjadi perhatian sejumlah insan pers.
Sorotan tersebut muncul setelah upaya konfirmasi kepada salah seorang pejabat humas berinisial HD melalui aplikasi pesan singkat disebut belum memperoleh tanggapan hingga berita ini disusun.
Menurut keterangan sejumlah wartawan, belum adanya respons atas permintaan konfirmasi dinilai dapat menghambat penyampaian informasi kepada publik.
Mereka berharap fungsi kehumasan sebagai penghubung antara lembaga dan masyarakat dapat berjalan secara optimal dengan mengedepankan keterbukaan informasi dan komunikasi yang responsif.
Dalam praktik kehumasan, komunikasi yang cepat dan transparan,dan terbuka merupakan bagian penting dari pelayanan publik. Respons yang terlambat terhadap permintaan informasi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, memicu spekulasi, serta memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
Seorang petugas pada ruang pengaduan Komisi Yudisial yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa HD merupakan pegawai di lingkungan Komisi Yudisial. Namun, petugas tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan belum adanya tanggapan terhadap konfirmasi yang disampaikan awak media.
Sejumlah insan pers berharap Komisi Yudisial dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan yang profesional. Mereka juga mengharapkan adanya mekanisme komunikasi yang lebih responsif terhadap permintaan konfirmasi dari media maupun masyarakat umum.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Komisi Yudisial maupun HD belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang telah disampaikan. Apabila terdapat penjelasan atau hak jawab dari pihak terkait, redaksi akan memuatnya sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(HR)