Kab.Bekasi,sinarberitanews.com— Dewan Pimpinan Pusat Forum Remaja dan Mahasiswa Indonesia (DPP FORMASI) menyoroti dugaan ketidaknetralan oknum perangkat Desa Lambang Sari dalam tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Lambang Sari.
DPP FORMASI meminta dugaan tersebut tidak dibiarkan menjadi isu tanpa kejelasan. Pihaknya akan mengambil langkah resmi dengan menyampaikan laporan kepada Plt Bupati Bekasi agar dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan sesuai kewenangan.
Ketua Umum DPP FORMASI, Tri Handito, CIPL, menegaskan bahwa laporan tersebut akan disertai informasi dan bukti yang dimiliki untuk menjadi bahan pemeriksaan.
«“Kami akan menempuh jalur resmi. Dugaan ketidaknetralan ini akan kami laporkan kepada Plt Bupati Bekasi. Kami meminta laporan tersebut diterima, diverifikasi, dan ditindaklanjuti sesuai aturan. Kalau terbukti ada pelanggaran, harus ada sanksi sesuai ketentuan,” tegas Tri Handito.»
EMPAT LANGKAH YANG AKAN DITEMPUH DPP FORMASI
DPP FORMASI menyatakan akan melakukan beberapa langkah, yaitu:
1. Menyusun dan menyampaikan laporan resmi
DPP FORMASI akan menyampaikan laporan tertulis kepada Plt Bupati Bekasi dengan memuat kronologi dugaan kejadian, pihak yang dilaporkan, serta bukti atau informasi pendukung yang tersedia.
2. Meminta klarifikasi dan pemeriksaan
DPP FORMASI meminta pihak berwenang memanggil atau meminta klarifikasi pihak-pihak terkait, termasuk oknum perangkat desa yang diduga terlibat, panitia Pilkades, serta pihak lain yang memiliki informasi relevan.
3. Meminta pemeriksaan terhadap bukti
Setiap bukti yang disampaikan, termasuk dokumentasi kegiatan, keterangan saksi, maupun informasi lainnya, diminta untuk diverifikasi sehingga kesimpulan tidak hanya berdasarkan tuduhan atau informasi sepihak.
4. Mengawal tindak lanjut laporan
DPP FORMASI akan memantau proses tindak lanjut laporan dan meminta adanya kejelasan mengenai hasil pemeriksaan kepada masyarakat sesuai batas kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
TUNTUTAN DPP FORMASI
Dalam laporan tersebut, DPP FORMASI akan mendorong beberapa tuntutan:
Pertama, meminta Plt Bupati Bekasi melakukan pemeriksaan terhadap dugaan ketidaknetralan oknum perangkat Desa Lambang Sari.
Kedua, meminta panitia Pilkades dan BPD Desa Lambang Sari memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai persoalan yang berkembang.
Ketiga, meminta agar seluruh perangkat desa tidak menggunakan jabatan, kewenangan, fasilitas, maupun pengaruh pemerintahan desa untuk menguntungkan salah satu calon.
Keempat, apabila hasil pemeriksaan menyatakan terdapat pelanggaran, DPP FORMASI meminta pihak berwenang menjatuhkan sanksi sesuai jenis pelanggaran dan ketentuan hukum yang berlaku.
Kelima, apabila tidak ditemukan pelanggaran, DPP FORMASI meminta hasil klarifikasi dan pemeriksaan disampaikan secara jelas agar tidak menimbulkan fitnah maupun konflik di tengah masyarakat.
«“Tuntutan kami sederhana: periksa secara objektif, buka fakta yang sebenarnya, dan tegakkan aturan. Kalau tidak terbukti, jangan ada pihak yang dirugikan. Kalau terbukti, jangan ada pembiaran,” ujar Tri Handito.»
DPP FORMASI: JANGAN ADA PEMBIARAN
DPP FORMASI menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menghakimi oknum perangkat desa yang disebut dalam dugaan tersebut. Namun, menurut DPP FORMASI, setiap laporan masyarakat harus mendapatkan ruang untuk diperiksa secara serius.
DPP FORMASI juga mengimbau seluruh calon, tim pendukung, perangkat desa, panitia, BPD, dan masyarakat agar tidak melakukan tindakan provokatif serta tetap menjaga situasi selama tahapan Pilkades Lambang Sari berlangsung.
«“Kami akan mengawal laporan ini sampai ada kejelasan. Kami tidak meminta seseorang dinyatakan bersalah tanpa pemeriksaan. Kami meminta prosesnya transparan dan apabila terbukti melanggar, berikan sanksi sesuai aturan,” tegas Tri Handito.»
DPP FORMASI berharap seluruh tahapan Pilkades Lambang Sari dapat berlangsung secara tertib, transparan, demokratis, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan tanpa tekanan dan tanpa dugaan penyalahgunaan kewenangan aparatur desa.(Tim)