JAKARTA TIMUR,sinarberitanews.com-Keberadaan sejumlah orang yang diduga merupakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kawasan Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur, menjadi sorotan. Sejumlah penumpang mengeluhkan kondisi lingkungan terminal yang dinilai mengganggu kenyamanan, kebersihan, serta ketertiban pengguna transportasi umum.
Berdasarkan informasi dan keluhan yang dihimpun insan pers di lokasi, keberadaan sejumlah orang yang berkeliaran hingga beristirahat di area fasilitas umum tersebut menimbulkan keresahan bagi sebagian penumpang bus dan pengunjung terminal.
Persoalan ini mendorong harapan masyarakat agar instansi terkait meningkatkan pengawasan dan melakukan penanganan secara terkoordinasi, khususnya terhadap aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.
Persoalan ini mendorong harapan masyarakat agar instansi terkait meningkatkan pengawasan dan melakukan penanganan secara terkoordinasi, khususnya terhadap aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.
Penumpang Keluhkan Gangguan Kenyamanan
Sejumlah keluhan masyarakat berkaitan dengan dugaan aktivitas meminta uang secara paksa, penggunaan fasilitas umum untuk beristirahat dalam waktu lama, serta perilaku yang berpotensi mengganggu kebersihan lingkungan terminal.
Apabila ditemukan tindakan pemaksaan pembayaran, pungutan liar, atau gangguan terhadap barang bawaan penumpang, petugas diharapkan segera melakukan pemeriksaan dan menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, persoalan sanitasi dan kebersihan lingkungan perlu menjadi perhatian agar fasilitas umum tetap layak digunakan oleh masyarakat.
Meski demikian, setiap dugaan pelanggaran perlu diverifikasi berdasarkan fakta di lapangan.
Keberadaan seseorang yang termasuk kelompok PMKS tidak serta-merta dapat dikaitkan dengan tindakan kriminal tanpa bukti yang jelas.
*Pengawasan Petugas Diminta Ditingkatkan*
Masyarakat berharap adanya peningkatan pengawasan secara rutin di sejumlah titik terminal, terutama pada area keberangkatan, ruang tunggu penumpang, jalur pejalan kaki, serta lokasi lain yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.
Instansi terkait, antara lain pengelola terminal, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Dinas Sosial, diharapkan memperkuat koordinasi untuk menangani persoalan ketertiban sekaligus memberikan pelayanan sosial kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan.
Penanganan yang dilakukan hendaknya tidak hanya berorientasi pada penertiban, tetapi juga mencakup pendataan, asesmen sosial, pendampingan, dan rujukan ke fasilitas pelayanan sosial apabila diperlukan.
Langkah tersebut penting agar upaya menjaga ketertiban umum tetap berjalan seiring dengan perlindungan hak dan martabat setiap orang.
*Keluhan Penumpang Asal Pandeglang*
Dalam keterangan yang dihimpun insan pers, dua penumpang bus berinisial WY dan AS, yang disebut berasal dari Pandeglang, Banten, menyampaikan keluhan mengenai kenyamanan di kawasan terminal.
Mereka berharap keberadaan orang-orang yang dinilai mengganggu aktivitas penumpang dapat ditangani melalui pengawasan yang lebih konsisten oleh petugas berwenang.
Keluhan tersebut menjadi masukan bagi pihak terkait untuk mengevaluasi kondisi keamanan, kebersihan, dan ketertiban di lingkungan Terminal Kampung Rambutan.
Publik Menunggu Respons Instansi Terkait
Sorotan terhadap kondisi terminal ini menjadi momentum bagi pihak pengelola dan instansi pemerintah terkait untuk memastikan fasilitas transportasi umum berfungsi secara optimal.
Publik berharap adanya langkah nyata berupa patroli rutin, penanganan laporan masyarakat, pengawasan terhadap dugaan pungutan liar, serta pelayanan sosial yang tepat sasaran.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari instansi terkait mengenai keluhan yang disampaikan dalam laporan ini.
Oleh karena itu, diperlukan konfirmasi lebih lanjut kepada pihak pengelola terminal, Satpol PP, Dinas Sosial, serta pemerintah wilayah setempat untuk memperoleh penjelasan mengenai kondisi lapangan dan langkah penanganan yang telah dilakukan.
Insan pers akan terus mendorong pemberitaan yang berimbang, akurat, dan berdasarkan fakta demi kepentingan masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan fasilitas umum.
(HR)