![]() |
| Gambar ilustrasi |
SUKABUMI,sinarberitanews.com- Isu terkait surat pembongkaran proyek revitalisasi (revit) Sekolah SDN yang ada di wilayah kabupaten Sukabumi menjadi sorotan tajam" di berbagai daerah karena banyaknya kasus pembongkaran bangunan sekolah yang dilakukan tanpa dokumen legalitas lengkap atau melanggar prosedur administrasi. Pelaksanaan pembongkaran tanpa Surat Keputusan (SK) Surat Perintah Kerja (SPK) dinilai berpotensi menimbulkan masalah hukum dan kerugian negara.
Ketika Tim menemui salah satu oknum kepala sekolah jawaban nya sama belum menerima Surat dari dinas terkait di karna kan belum di tanda tangani oleh bupati dan mau di kolektif kata salah satu oknum kepala sekolah penerima bantuan Revit
Hal tersebut sangat di sayangkan mendesak nya waktu, jangan di jadikan alasan. aturan harus di tempuh prosedur harus di jalan kan.dengan banyak nya kejadian seperti ini harus segera di evaluasi jangan sampai jadi azas manfaat harus menjadi catatan itu titipan amanah yang harus di jalan kan dengan sebaik-baiknya.(mem)
