SUKABUMI,sinarberitanews.com– Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, S.IP, menghadiri Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-29 Tingkat Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 yang digelar di halaman parkir Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sukabumi
Dengan mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045,” upacara berlangsung khidmat dan diikuti oleh jajaran Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
Bupati Sukabumi, Drs. H. Asep Japar, MM, bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian.
Dalam sambutannya, Mendagri menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan cita-cita besar bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
Ia juga memaparkan delapan fokus strategis yang menjadi perhatian bersama, yakni swasembada pangan, swasembada energi, pengelolaan sumber daya air, tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, pengembangan kewirausahaan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan yang merata, serta reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
Bupati Asep Japar turut mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus bekerja sama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Mari kita wujudkan Kabupaten Sukabumi yang maju, unggul, berbudaya, dan berkah (MUBAROKAH),” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali menegaskan pentingnya Hari OTDA sebagai momentum memperkuat semangat desentralisasi dalam pembangunan nasional.
“Dengan tema tahun ini, kita diingatkan bahwa pencapaian Indonesia Emas 2045 memerlukan kerja sama erat antara pemerintah pusat dan daerah,” kata Budi Azhar.
Ia menambahkan, DPRD Kabupaten Sukabumi menyambut baik semangat otonomi daerah sebagai jalan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, memperbaiki pelayanan publik, dan mendorong kemajuan daerah secara merata dan berkelanjutan.
“Kolaborasi dan sinergi adalah kunci untuk menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran dan berkeadilan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, kami berkomitmen untuk mengawal tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(mem)