BEKASI,sinarberitanews.com-Luhut Sinaga dengan tegas meminta sekda pemkab Bekasi agar memerintahkan inspektorat APIP bidang investigasi melakukan audit investigasi terhadap semua dokumen perusahaan di BPBJ yang selama ini di tuding kentalnya aroma dugaan persekongkolan dan monopoli proyek terkhusus perusahaan yang mendapatkan paket pekerjaan yang melebihi SKP atau sisa kemampuan paket mulai tahun anggaran 2023 sampai sekarang tahun anggaran 2025,Selasa (25/11/25)
Menurut Luhut Kelengkapan dokumen perusahaan yang ada di BPBJ secara administrasi harus di periksa atau di audit untuk mengetahui apakah perusahaan perusahaan yang selama ini kita duga adanya kongkalikong memiliki kelengkapan legalitas administrasi yang benar atau tidak ucapnya .
hal itu lah yang mendasari kami meminta audit kepada ibu sekda , pasalnya mulai tahun 2023 kita sudah melakukan investigasi mengumpulkan beberapa dokumen yang kami tuding adanya persekongkolan dan monopoli di BPBJ tersebut .
Berikut kejanggalan kejanggalan dugaan persekongkolan dan monopoli berdasarkan data yang kami miliki antara lain :
adanya beberapa perusahaan selalu dimenangkan berturut turut hampir setiap tahun dengan jumlah paket melebihi satu paket pekerjaan , penawaran umumnya dimenangkan dengan penawaran tertinggi bahkan bisa sampai 97 % penawaran mendekati HPS , ada juga perusahaan sangat jelas sudah melebihi SKP atau sisa kemampuan paket tetap juga di loloskan , berikutnya Ada juga perusahaan yang di duga kuat terafiliasi alamat yang sama satu kantor dua perusahaan yang berbeda namun sama sama melakukan penawaran di paket yang sama .
Terus Ada juga perusahaan yang di duga SBU nya sudah dalam status pencabutan atau pembekuan namun tetap bisa di loloskan dan di menangkan dalam lelang , ada juga perusahaan sama sekali tidak memiliki kantor tetapi tetap juga di loloskan , yang paling krusial ada perusahaan yang di duga keras tidak memiliki SBU KBLI 2020 namun di loloskan oleh Pokja BPBJ sesuai keterangan surat dari KEMENTRIAN PUPR RI ucapnya .
Tak kalah penting juga pada tahun anggaran 2023 di dalam proses lelang kami temukan tulisan di plafom LPSE mungkin dari oknum pemborong merasa kesal menguraikan nama nama perusahaan perusahaan yang mendominasi paket di salah satu dinas .
Masih menurut Luhut praktek dugaan monopoli bisa kita lihat juga adanya perusahaan yang mendapatkan paket pekerjaan sebanyak 9 paket , ada juga 8 paket dan masih banyak lagi perusahaan yang mendapatkan paket melebihi SKP , pada hal untuk kategori usaha kecil dibatasi hanya 5 paket pekerjaan dalam waktu bersamaan sesuai SKP atau sisa kemampuan paket berdasarkan peraturan .
Namun faktanya berdasarkan dokumen yang kami miliki SKP untuk kategori usaha kecil terkesan di kesampingkan oleh pejabat terkait seolah olah peraturan itu hanya tulisan diatas kertas saja tuturnya
Kalau faktanya demikian apakah ini tidak monopoli namanya satu perusahaan bisa mendapatkan paket melebihi SKP seperti uraian diatas , blm juga dari dinas yang lain bisa saja perusahaan tersebut mendapatkan paket pekerjaan juga , Sementara perusahaan yang lain mendapatkan satu paket saja begitu susahnya Sampai minta ampun .
terus apakah hal ini tidak melanggar ketentuan yang sudah diatur dalam UUD no 5 tahun 1999 pasal 22 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ? Ucapnya
Inilah indikasi indikasi yang kami duga selama ini kentalnya aroma persekongkolan dan monopoli proyek di Pokja BPBJ Pemkab Bekasi .
Kita Tidak heran lagi mendengar bahwa adanya istilah rekanan binaan baik di dinas maupun di Pokja yang selalu dapat karpet merah . Istilah plotingan juga bukan rahasia umum lagi di khalayak publik , ketika paket pekerjaan di gelar kuat dugaan paket tersebut sudah plotingan perusahaan tertentu ucapnya .(Redaksi)