Bekasi,sinarberitanews.com – Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Remaja dan Mahasiswa Indonesia (FORMASI), Bachtiar Irvanda, mengecam keras beredarnya rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan seorang oknum kepala desa di wilayah Tambun Selatan bersama seorang politisi di area lift sebuah apartemen.
Menurut Bachtiar, beredarnya rekaman tersebut telah menjadi perhatian publik dan menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk melakukan penelusuran secara profesional, objektif, dan transparan guna memastikan kebenaran informasi yang beredar.
"Kami mengecam segala bentuk tindakan yang berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemerintahan. Namun demikian, seluruh pihak harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai ada hasil penyelidikan resmi dari pihak berwenang," ujar Bachtiar dalam keterangannya.
DPP FORMASI menilai bahwa pejabat publik memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas, etika, dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, setiap dugaan yang berpotensi menimbulkan pertanyaan publik perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak berkembang menjadi informasi yang menyesatkan.
Selain itu, FORMASI mendesak pemerintah daerah serta instansi terkait untuk segera memberikan klarifikasi apabila memang terdapat pejabat publik yang menjadi sorotan dalam rekaman tersebut. Langkah ini dinilai penting guna menjaga stabilitas sosial dan mencegah munculnya berbagai spekulasi liar di tengah masyarakat.
Bachtiar menegaskan bahwa DPP FORMASI akan terus mengawal perkembangan persoalan ini dan mendorong seluruh pihak terkait untuk bersikap kooperatif apabila dimintai keterangan oleh aparat yang berwenang.
"Kami berharap fakta yang sebenarnya dapat segera terungkap sehingga masyarakat memperoleh kepastian informasi yang jelas dan tidak menimbulkan kegaduhan berkepanjangan," tegasnya.
DPP FORMASI juga mengajak masyarakat untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum adanya hasil pemeriksaan resmi serta tetap mengedepankan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.(Tim)