PESAWARAN,sinarberitanews.com– Dugaan persoalan transaksi pembelian bibit padi sebanyak 2 ton dengan nilai mencapai Rp40 juta kini bergulir ke ranah hukum. Persoalan tersebut dilaporkan ke Polsek Gedong Tataan, Polres Pesawaran, Polda Lampung.
Dalam perkara ini, nama Kepala Desa Pujo Rahayu beserta istrinya turut menjadi sorotan setelah muncul dalam persoalan transaksi yang dilaporkan oleh Ahmad Yani.
Berdasarkan dokumen Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL), laporan tersebut tercatat dengan Nomor: LP/B/134/X/2026/SPKT/POLSEK GEDONG TATAAN/POLRES PESAWARAN/POLDA LAMPUNG, tertanggal 29 Oktober 2026.
Dalam uraian laporan, Ahmad Yani menerangkan bahwa peristiwa tersebut bermula pada 14 April 2025 sekitar pukul 15.30 WIB di wilayah Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.
Saat itu, seorang terlapor berinisial ABH diduga mendatangi kediaman pelapor untuk melakukan pembelian bibit padi sebanyak 2 ton atau setara 2.000 kilogram.
Transaksi tersebut disepakati dengan nilai sebesar Rp40 juta. Namun, pembayaran tidak dilakukan secara tunai. Terlapor disebut menjanjikan pembayaran akan diselesaikan pada April 2025.
Sebagai dasar transaksi, kedua belah pihak juga disebut telah membuat surat pesanan atau pembelian.
Namun, hingga laporan tersebut disampaikan kepada pihak kepolisian, Ahmad Yani mengaku belum menerima pelunasan pembayaran sebagaimana kesepakatan awal.
Akibat persoalan tersebut, pelapor mengklaim mengalami kerugian materiil sebesar Rp40 juta.
Merasa dirugikan dan mengaku telah berupaya menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan, Ahmad Yani akhirnya memilih menempuh jalur hukum dengan melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Gedong Tataan.
Ahmad Yani Berharap Polisi Segera Menindaklanjuti
Saat memberikan keterangan pada Selasa (17/11/2026), Ahmad Yani berharap pihak kepolisian dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ia berharap persoalan yang dilaporkannya mendapatkan kepastian hukum sehingga tidak berlarut-larut tanpa penyelesaian.
Menurutnya, laporan tersebut merupakan langkah hukum yang ditempuh untuk memperjuangkan haknya sebagai pihak yang mengaku mengalami kerugian dalam transaksi jual beli bibit padi tersebut.
Perlu Klarifikasi dari Pihak Terkait
Munculnya nama Kepala Desa Pujo Rahayu beserta istrinya dalam pemberitaan ini perlu mendapat penjelasan lebih lanjut agar persoalan tersebut menjadi terang.
Pihak media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Desa Pujo Rahayu maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam perkara tersebut.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan mengenai tanggapan pihak yang dilaporkan maupun perkembangan penanganan perkara dari kepolisian.
Media menegaskan bahwa laporan polisi merupakan langkah awal proses hukum dan bukan bukti bahwa seseorang telah dinyatakan bersalah.
Seluruh pihak tetap harus mendapatkan perlakuan yang adil dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. (Dyrz)
