Pesawaran,sinarberitanews.com – Di atas panggung pidato, kata “efisiensi anggaran” selalu terdengar gagah. Tapi di Bapenda Pesawaran, jargon itu seperti mati di tengah jalan.
Data Anggaran Swakelola 2025 membongkar kontradiksi itu. Dari total pagu Rp1,2 miliar untuk 58 paket kegiatan, Rp680 juta lebih atau 56% justru masuk ke pos perjalanan dinas. 39 paket, semua untuk urusan dinas luar kota.
Sementara jalan berlubang masih menunggu aspal, pelayanan publik masih dikeluhkan, dan ekonomi warga belum sepenuhnya pulih, uang rakyat justru diputar di jalanan. Bukan untuk program, bukan untuk dampak. Hanya untuk “jalan-jalan”.
Ketua GMBI Distrik Pesawaran, Roziyuni, menyebut angka itu sebagai tamparan bagi publik.
“Kami nilai ini sangat merugikan negara dan masyarakat Pesawaran. Pejabat seenaknya menghamburkan uang rakyat hanya untuk perjalanan dinas dengan jumlah fantastis. Ini jelas memanipulasi anggaran dan mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat,” katanya dengan nada tinggi.
Menurutnya, alokasi sebesar itu bukan sekadar pemborosan. Ini bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik. Dana yang seharusnya memperkuat PAD, memperbaiki pelayanan, dan menyentuh kebutuhan dasar, justru habis di pos yang minim dampak langsung.
“GMBI tidak akan diam. Kami minta pertanggung jawaban, akan laporkan ke pihak berwenang, dan mendesak audit menyeluruh. Uang rakyat harus jelas ke mana perginya,” tegas Roziyuni.
Sementara itu, Ketua GMBI Wilter Lampung, Heri Prasojo, SH., MH, ikut angkat suara. Ia memerintahkan seluruh jajaran GMBI se-Provinsi Lampung untuk bergerak.
“Jangan takut dan jangan ragu memantau penggunaan anggaran di setiap instansi pemerintah. Kalau ada yang tidak beres, tindak sesuai fungsi dan aturan lembaga,” ujarnya.
Pernyataan itu jadi sinyal bahwa kasus Bapenda Pesawaran berpotensi melebar jadi pengawasan menyeluruh di tingkat provinsi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada satu pun klarifikasi resmi dari Bapenda Pesawaran. Ruang hak jawab tetap terbuka sesuai UU Pers, tapi keheningan itu justru menambah tanda tanya publik.
Di saat pemerintah pusat mati-matian memotong belanja tidak produktif, daerah justru seperti membuat jalur sendiri. Efisiensi hanya jadi kata, bukan aksi.
Dan publik kini bertanya, kalau pejabat sendiri tidak mau mulai hemat dari dalam, siapa yang mau percaya program hemat untuk rakyat?. (Dyrz)