TANGGAMUS,sinarberitanews.com-Praktik pekerjaan tambal sulam jalan yang tidak sesuai standar dan cenderung asal-asalan diduga kuat menjadi modus operandi korupsi yang dilakukan oleh oknum kontraktor di berbagai Jalan lintas Barat (jalinbar). Masyarakat dan lembaga pengawas mencium aroma permainan proyek yang merugikan negara miliaran rupiah.
Investigasi di beberapa titik jalinbar seperti di jalan lintas Banjar negeri Kecamatan Gunung alip. Dan Jalan lintas Sukameridu, Sukabandung, Kecamatan Talang padang. Dan di jalinbar Tanjung heran, Tiuh Memon, Sinar agung, Rantau Tijang, Kecamatan Pugung. hinga kecamatan Pagelaran, di dua Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu menemukan pola serupa dalam pelaksanaan proyek tambal sulam jalan. Di lintas Sumatera barat, sebuah proyek tambal sulam jalan bantuan Pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah untuk perbaikan dan peningkatan kualitas jalan di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Lampung, yang mencakup ruas-ruas di Jalur Lintas Barat (Jalinbar). dikerjakan dengan material seadanya, terkesan asal jadi.
Proyek tambal sulam jalan senilai Rp. 8,7 miliar yang di kerjakan oleh CV.Dokoba yang beralamat di Bandar Lampung Dokoba singkatan dari (Domisili Kota Baru).
Proyek tersebut dikeluhkan warga karena meninggalkan lubang menganga yang berbahaya dan tidak dilengkapi rambu-rambu masyarakat setempat bahkan menyoroti sumber material yang diduga bermasalah.
Kekecewaan publik mulai berubah menjadi tekanan konkret. Di wilayah kabupaten Tanggamus Masyarakat akan segera mendatangi (Kejati) Kejaksaan Tinggi Lampung untuk melaporkan dugaan korupsi yang didalangi seorang kontraktor atau melalui pelaksana teknis berinisial H, dengan potensi kerugian negara miliaran rupiah berdasarkan temuan di lapangan.
Kepada yang terhormat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) kami masyarakat mendesak kontraktor dan pihak berwenang untuk bertanggung jawab atas proyek jalan yang rusak masih banyak yang tidak di tambal dan yang sudah di tambal hanya dalam hitungan bulan sudah rusak dan berlubang. dalam waktu dekat kami akan melayangkan laporan resmi ke aparat penegak hukum jika tidak ada perbaikan. Di media sosial, komentar warganet terhadap proyek tambal sulam yang buruk juga bernada sama: "pengerjaan yang buruk dikarenakan pengawasan yang lemah akibat anggaran yang di korupsi".
Akar masalah dari fenomena ini diduga terletak pada lemahnya pengawasan dan adanya kolusi. Masyarakat dan organisasi masyarakat sipil mendesak tindakan tegas
1.Audit menyeluruh terhadap proyek-proyek yang cepat rusak.
2. Transparansi pelaksana proyek dan penggunaan material.
3. Penegakan hukum terhadap pejabat pengawas proyek yang lalai dan kontraktor nakal.
4. Pem-blacklist-an kontraktor yang terbukti memiliki rekam jejak buruk berulang dari proses pengadaan pemerintah.
Hingga kini, berita diturunkan kami masyarakat menunggu respons dari kontraktor dan pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait dalam sejumlah kasus masih dinantikan. Publik menunggu,
apakah kerusakan jalan ini hanya akan berakhir pada tambal sulam fisik belaka, atau diikuti dengan "tambal sulam" sistem melalui pertanggungjawaban hukum yang nyata. (Merliyansyah/red)