PRINGSEWU,sinarberitanews.com — Gelombang kecaman keras datang dari warga Kecamatan Pagelaran Utara menyusul viralnya kondisi talud yang diduga rapuh di ruas Jalan Banyumas–Way Kunyir, Kabupaten Pringsewu. Masyarakat menyatakan kekecewaan mendalam terhadap kualitas pekerjaan yang dinilai dikerjakan tidak profesional dan terkesan asal-asalan oleh pihak pelaksana.Warga menilai pembangunan talud tersebut sangat mengecewakan lantaran baru dikerjakan dalam hitungan hari, namun struktur pasangan batu sudah menunjukkan tanda-tanda kerapuhan. Batu-batu mudah terlepas, adukan semen tampak lemah, dan tidak mencerminkan konstruksi yang seharusnya kokoh sebagai penahan tanah badan jalan.
Sejumlah warga menduga kuat bahwa persoalan utama terletak pada proses pengadukan dan takaran semen yang tidak maksimal. Mereka menilai campuran material tidak sesuai dengan spesifikasi teknis maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang seharusnya menjadi acuan utama dalam pelaksanaan proyek.
“Kalau baru beberapa hari sudah rapuh seperti itu, wajar masyarakat bertanya. Kami menduga takaran semen dalam adukan tidak maksimal dan tidak sesuai RAB,” ujar SBH, warga Pekon Fajar Mulia, yang juga menjadi narasumber dalam video viral tersebut.
Menurut warga, kondisi ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan berpotensi merugikan masyarakat secara langsung. Talud memiliki fungsi vital sebagai penahan tanah dan pelindung badan jalan. Jika kualitasnya buruk, risiko yang mengintai antara lain longsoran tanah, terganggunya drainase, hingga kerusakan dini pada badan jalan. Dampak akhirnya akan kembali dirasakan masyarakat, baik dari sisi keselamatan maupun terganggunya aktivitas ekonomi dan mobilitas harian.
Kekecewaan warga semakin memuncak karena proyek peningkatan Jalan Banyumas–Way Kunyir diketahui menelan anggaran besar yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025–2026, dengan nilai mencapai sekitar Rp48,83 miliar. Anggaran tersebut mencakup penanganan ruas jalan strategis dengan panjang penanganan sebagaimana tercantum dalam dokumen dan papan proyek, termasuk pembangunan talud sebagai bagian penting dari penguatan struktur jalan.
“Anggarannya besar, tapi kalau hasilnya seperti ini, masyarakat jelas merasa dirugikan. Ini uang negara, uang rakyat. Kalau dikerjakan asal-asalan, yang rugi bukan cuma sekarang, tapi ke depan,” tegas SBH.
Atas kondisi tersebut, warga Pagelaran Utara secara tegas mendesak Bupati Pringsewu, Riyanto Pamungkas, untuk segera turun langsung ke lapangan. Masyarakat berharap kepala daerah tidak hanya menerima laporan administratif, tetapi melihat secara langsung kondisi fisik pekerjaan di lokasi agar persoalan ini dapat dievaluasi secara objektif dan transparan.
Desakan itu juga dibarengi harapan agar dilakukan pemeriksaan teknis menyeluruh, mulai dari mutu material, komposisi adukan semen, metode pemasangan pasangan batu, hingga kesesuaian pekerjaan dengan RAB dan spesifikasi teknis. Warga menilai langkah tersebut penting untuk memastikan pembangunan benar-benar memberi manfaat jangka panjang, bukan sekadar mengejar progres fisik di atas kertas.
Selain menyoroti kualitas proyek, warga juga mengungkapkan kekecewaan terhadap pola pelayanan dan saluran pengaduan yang selama ini dinilai tidak efektif. Mereka mengaku sering kebingungan harus mengadu ke mana ketika menemukan kejanggalan di lapangan, baik terkait proyek pembangunan maupun persoalan sosial lainnya.
“Selama ini kalau ada temuan atau keluhan, kami sampaikan ke pemerintah pekon. Tapi sering kali tidak sampai ke Bupati. Termasuk soal bantuan sosial dan masalah lain di masyarakat, banyak yang mentok di bawah,” ungkap SBH.
Kondisi tersebut membuat warga merasa aspirasi mereka tidak tersampaikan secara utuh ke pimpinan daerah. Oleh karena itu, masyarakat berharap Bupati Pringsewu membuka kanal atau contact center khusus yang dapat diakses langsung oleh warga, sehingga setiap laporan, temuan, dan keluhan masyarakat dapat diterima tanpa terputus di tengah jalan.
Warga menilai keterbukaan saluran komunikasi langsung dengan kepala daerah menjadi penting sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan pelayanan publik berjalan optimal serta pembangunan tidak menyimpang dari tujuan utamanya, yakni kesejahteraan masyarakat.
Sorotan dan kecaman ini menjadi peringatan keras bahwa pengawasan pembangunan tidak bisa hanya bertumpu pada laporan formal. Keterlibatan aktif masyarakat dan respons cepat dari pemerintah daerah dinilai krusial agar proyek infrastruktur bernilai besar benar-benar dikerjakan dengan profesional, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik. (Merliyansyah)