Kota Bekasi,sinarberitanews.com— Dualisme kepengurusan tinju amatir Indonesia tak kunjung usai dan kini dinilai memasuki fase yang semakin mengkhawatirkan. Konflik berkepanjangan antar-elite organisasi disebut telah melumpuhkan sistem pembinaan, membingungkan atlet, serta mengancam masa depan prestasi tinju nasional.
Situasi ini bukan lagi sekadar perbedaan pandangan administratif, melainkan pertarungan kepentingan yang berdampak langsung pada atlet. Di tengah ketidakpastian organisasi, banyak atlet kesulitan mengikuti kejuaraan resmi, terhambat memperoleh rekomendasi, bahkan kehilangan kesempatan tampil di ajang nasional maupun internasional.
“Yang menjadi korban bukan para pengurus, tetapi atlet. Mereka berlatih setiap hari, menjaga disiplin, namun kariernya terhenti karena konflik yang tidak pernah selesai,” ujar Markus Gea, yang akrab disapa Wira, seorang mantan petinju Nasional, yang saat ini memiliki Camp Tinju amatir, Esalalan di Kota Bekasi. Senin, (09/02/2026).
Di sejumlah daerah, sasana tinju terbelah mengikuti dua kubu kepengurusan, kejuaraan pun berjalan tidak sinkron, bahkan ada turnamen yang dipertanyakan legitimasi dan pengakuannya. Kondisi ini memicu kebingungan di tingkat daerah hingga pusat.
Wira menilai dualisme ini mencerminkan lemahnya tata kelola dan absennya ketegasan dalam pengambilan keputusan.
Jika terus dibiarkan, Indonesia berpotensi kehilangan satu generasi petinju berbakat akibat tidak adanya kepastian arah pembinaan.
“Ini bukan sekadar konflik organisasi. Ini soal masa depan atlet dan wajah olahraga Indonesia. Negara tidak boleh kalah oleh konflik kepentingan,” tegas Wira.
Desakan pun menguat agar pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) segera mengambil langkah konkret dan tegas.
Pemerintah dinilai memiliki kewenangan hukum serta tanggung jawab moral untuk mengakhiri dualisme dan menetapkan satu kepengurusan yang sah demi kepastian pembinaan.
Tanpa keputusan strategis, konflik ini dikhawatirkan akan terus berlarut, memperlemah daya saing tinju Indonesia di tingkat internasional, serta merusak kepercayaan publik terhadap sistem olahraga nasional.
Kini publik menunggu keberanian pemerintah untuk bertindak. Ketegasan dinilai menjadi satu-satunya jalan untuk mengakhiri polemik dan mengembalikan tinju amatir Indonesia ke jalur prestasi, profesionalisme, dan kepastian hukum.(R.S)